Pengurus PABPDSI Demak Hadiri Peringatan Hari Desa Nasional 2025
Klaten,Persatuan Anggota Badan Permusyawatan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Demak mengikuti Peringatan Hari Desa Nasional 2025 yang bertempat di Desa Ponggok , Kecamatan Polanharjo, Klaten. (15/01/2025).
Ribuan aparatur desa dari berbagai organisasi tergabung dalam Desa bersatu memberikan sejumlah catatan pada peringatan Hari Desa Nasional.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Pelaksana Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana , Gubernur Terpilih Ahmad Luthfi serta pejabat tingkat provinsi maupun kabupaten , Peringatan Hari Desa di prakarsai sembilan organisasi desa nasional : PABPDSI, APDESI , ABPEDNAS , AKSI , DPN PPDI , PP PPDI , PAPDESI , Kompakdesi dan Parade Nusantara yang tergabung dalam Asosiasi Desa Bersatu.
Ketua DPP Desa Bersatu Muhammad Asri Anas memberikan enam catatan kepada pemerintah. Hal yang menjadi catatan berupa dukungan dan kritik kepada pemerintah.
"Melalui kesempatan ini kami ingin memberikan catatan melalui hari ulang tahun desa ini, kami berharap Pak Gubernur bisa melaporkan ke Mendagri. Dan Mas Budiman (Budiman Sudjatmiko) sebagai kepala badan untuk menyampaikan ke Presiden. Yang pertama, kami minta secepatnya diterbitkan Peraturan Pemerintah terhadap lahirnya UU 3 tahun 2024 (tentang Desa), ini belum ada,"
Desa Bersatu berkomitmen mendukung swasembada pangan dengan penguatan lahan potensial desa. Ketiga, pihaknya juga mendukung program makan bergizi gratis.
Pihaknya juga menyatakan mendukung program 3 juta rumah. Selanjutnya, DPP Desa Bersatu meminta pengelolaan yang proporsional dana desa.
"Kelima, kami meminta pemerintah untuk memberikan kewenangan proporsional pemerintah dan masyarakat desa dalam menentukan sendiri dana desa. Jadi ini keluhan, sekarang masih 70 persen dana desa diatur pemerintah pusat, kalau 70 persen diserahkan secara musyawarah kami yakin desa bisa maju, bisa menentukan sendiri apa yang akan dibangun," papar Asri Anas.
Selain itu, sebut Asri Anas, pihaknya meminta Mendagri membuat juknis Hari Desa. Dia mengkritik Kemendagri dan Kemendes yang membuat acara sendiri-sendiri.
"Terakhir kami meminta agar pendamping desa adalah mereka putra-putra desa terbaik, sarjana desa, dan kami meminta jangan lagi pendamping desa dibagi-bagi seperti jatah partai politik. Penutup, komitmen kami satu harus sinergi dan tidak boleh bertentangan dengan pemerintah, haram hukumnya organisasi desa berhadapan dengan pemerintah," pungkas Asri Anas. (Red).
Komentar
Posting Komentar